PENERAPAN MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMP NEGRI SE KABUPATEN WONOGIRI
Oleh : Maryanto
A. Latar Belakang Masalah
Pengelolaan pendidikan yang dianut dan dijalankan di
Indonesia selama ini (sampai dengan
periode awal tahun 2000-an) bersifat sentralistik, dimana
pemerintah pusat sangat dominan dalam
pengambilan kebijakan. Sebaliknya, pemerintah daerah dan sekolah
bersifat pasif, hanya sebagai
penerima dan pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Pola kerja
sentralistik ini sering
mengakibatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil sekolah
dengan kebijakan pemerintah
pusat. Menurut F. Korten yang dikutip Supriono dan Achmad Sapari
(2001 : 5) sistem sentralistik
kurang bisa memberikan pelayanan yang efektif, tidak mampu menjamin
kesinambungan kegiatan
di tingkat lokal atau daerah, memiliki keterbatasan dalam
beradaptasi dengan permasalahan lokal,
dan menciptakan rasa ketergantungan pada pihak lain dari pada rasa
mandiri. Oleh karena itu,
diperlukan pengelolaan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan
tuntutan masyarakat dan
perkembangan jaman. Pengelolaan pendidikan dengan paradigma baru
dari sentralistik menuju
desentralistik, merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan,
efisiensi dan pemerataan.
Pola desentralistik tersebut memungkinkan sekolah memiliki otonomi
yang luas dalam pengelolaan
pendidikan.
Dengan otonomi yang lebih besar maka sekolah memiliki
kewenangan yang lebih besar
pula dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri.
Dengan kemandiriannya,
sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang
tentu saja lebih sesuai
dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki sekolah. Demikian pula
dengan pengambilan
keputusan partisipatif, yaitu melibatkan warga sekolah secara
langsung sehingga rasa memiliki
warga sekolah semakin meningkat.
Menurut Slamet HP (2000 : 28 ) manajemen berbasis sekolah
adalah pengkoordinasian dan
penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonomis atau mandiri
oleh sekolah dalam
kerangka nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang
terkait dengan sekolah
secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah bertujuan untuk
memandirikan atau
memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada
sekolah dan mendorong
sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif.
Tujuan tersebut menurut
Depdiknas (2001 : 4) dijabarkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif
sekolah dalam mengelola dan
memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan
melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat,
dan pemerintah tentang
mutu sekolah.
4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu
pendidikan yang akan dicapai.
Secara formal, keberadaan bimbingan dan konseling (BK) di
sekolah semakin mantap.
Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah, organisasi
profesi (ABKIN ---
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dulu IPBI – Ikatan Petugas
Bimbingan Indonesia)
maupun pihak-pihak lain yang terkait sudah terlihat hasilnya baik
secara kuantitatif maupun
kualitatif. Dalam hal jumlah, dapat dikata semua SMP, SMU, SMK telah
menjalankan bimbingan
dan konseling. Tetapi jika ditilik secara seksama dari tinjauan
profesional, manajemen BK belum
berjalan sesuai yang diharapkan.
Kenyataan dilapangan menunjukkan masih ada titik-titik lemah
dalam pelaksanaan BK.
Menurut Wibowo ( 2001 : 2 ) kelemahan itu diantaranya : (1)
masih banyak tenaga
pelaksana BK tidak berpendidikan khusus bimbingan konseling; (2) ada
tenaga berkualifikasi
penuh tetapi jumlahnya kurang dibandingkan dengan jumlah siswa yang
harus dilayani, atau (3)
mereka harus merangkap mengajar atau tugas lain yang tidak ada
relevansinya, (4) tidak ada
ruangan khusus untuk kegiatan BK, atau (5) ada ruangan khusus tetapi
dengan ukuran tidak
memadai untuk menampung segala macam kegiatan BK dan keperluan kerja
guru pembimbing, (6)
tidak memadainya biaya yang disediakan, (7) kurang diperoleh kerjasama
dan koordinasi atau
dukungan dari personel lain di sekolah, dan (8) manajeman BK belum
dikelola secara profesional.
Kelemahan dalam kegiatan BK tersebut merupakan permasalahan yang
secara umum juga dijumpai
pada SMP Negeri di Kabupaten Wonogiri
Memasuki era pasar bebas di abad 21 dan otonomi pendidikan, BK
harus dapat
menyesuaikan dengan tuntutan global dan berbasis sekolah yang lebih
menekankan pada
manajemen partisipasif. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS) merupakan
model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong
pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung
semua warga sekolah untuk
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
MPMBS bertujuan agar
otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat atau local stakeholders
mempunyai keterlibatan tinggi.
Hal ini memberikan arti bahwa setiap unsur akan dapat berperan dalam
meningkatkan mutu
sekolah.
Dari sudut pandang BK sebagai profesi bantuan (helping
profession) layanan BK harus
didukung oleh personil yang memiliki kualitas profesional tinggi
sehingga akan dapat memberikan
pelayanan profesional yang berkualitas, akurat, dan dapat memberikan
hasil yang optimal sesuai
dengan kebutuhan dan tuntutan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders). Optimalisasi
sumber daya berkenaan dengan pemberdayaan sekolah dalam pelaksanaan
BK merupakan alternatif
yang paling tepat untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan
memiliki keunggulan tinggi.
Bimbingan dan Konseling sebagai suatu organisasi dan bagian
yang tak terpisahkan dalam
sistem pendidikan disekolah, didesain untuk dapat berkontribusi
terhadap upaya peningkatan mutu
bagi optimalisasi perkembangan siswa. Sebagai salah satu upaya
peningkatan mutu, BK di sekolah
perlu dilaksanakan oleh guru pembimbing profesional, dikelola, dan
diberdayakan agar dapat
memberikan layanan yang bermutu dan menghasilkan produk atau hasil
yang optimal. Dukungan
kepala sekolah dan guru bidang studi dalam pelaksanaan manajemen
BK, diharapkan mampu
menghasilkan layanan BK yang bermutu tinggi.
Merujuk kepada latar belakang masalah penelitian
ini, penelitian dengan judul :
"Penerapan Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri se
Kabupaten Wonogiri" penulis
batasi pada aspek profesionalisme guru pembimbing, dukungan kepala
sekolah kepada guru
pembimbing, dan dukungan guru bidang studi kepada guru pembimbing,
dalam hubungannya
dengan penerapan manajemen Bimbingan dan Konseling di sekolah
B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan
yang ada, yaitu :
1. Apakah ada hubungan yang signifikan profesionalisme guru
pembimbing dengan penerapan
manajemen bimbingan dan konseling di sekolah ?
2. Apakah ada hubungan yang signifikan dukungan kepala sekolah
dengan penerapan manajemen
bimbingan dan konseling di sekolah ?
3. Apakah ada hubungan yang signifikan dukungan guru bidang studi
dengan penerapan
manajemen bimbingan dan konseling di sekolah ?
4. Apakah ada hubungan yang signifikan profesionalisme guru
pembimbing, dukungan kepala
sekolah, dan dukungan guru bidang studi secara bersama-sama
dengan penerapan manajemen
bimbingan dan konseling di sekolah ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen
Bimbingan dan Konseling di
sekolah ditinjau dari profesionalisme guru pembimbing, dukungan
kepala sekolah dan guru bidang
studi. Oleh karena cakupan yang sangat luas, maka penelitian ini
dibatasi untuk mengungkap :
1. Hubungan profesionalisme guru pembimbing dengan penerapan
manajemen bimbingan dan
konseling di sekolah.
2. Hubungan dukungan kepala sekolah dengan penerapan manajemen
bimbingan dan konseling di
sekolah.
3. Hubungan dukungan guru bidang studi dengan penerapan manajemen
bimbingan dan konseling
di sekolah.
4. Hubungan profesionalisme guru pembimbing, dukungan kepala
sekolah, dan dukungan guru
bidang studi secara bersama-sama dengan penerapan manajemen
bimbingan dan konseling di
sekolah.
D. Manfaat Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara akademik
maupun secara praktis dalam
upaya meningkatkan mutu pendidikan.
1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi
dunia pendidikan, khususnya
bermanfaat dalam meningkatkan pelaksanaan program kerja guru
pembimbing sesuai dengan
yang dicanangkan dalam BK Pola 17.
Manajemen BK yang dilaksanakan di sekolah oleh guru pembimbing
menempati posisi
yang strategis dalam upaya perbaikan kualitas hasil belajar siswa,
maupun upaya optimalisasi
perkembangan siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Profesionalisme guru pembimbing
dapat diditinjau dari aspek : (1) latar belakang pendidikan, (2)
kemampuan atau ketrampilan kerja
profesional, (3) pemahaman dan pelaksanaan kode etik profesi.
Dalam pelaksanannya di sekolah, manajemen BK tidak dapat
berlangsung sendiri tanpa
dukungan pihak lain. Dukungan kepala sekolah dalam hal kebijakan
positif terhadap program
BK, pembiayaan, sarana prasarana, kesejahteraan, upaya studi lanjut,
seminar, sangat bermakna
bagi pelaksanaan program BK di sekolah. Dukungan guru bidang studi
dalam hal kelengkapan
data siswa, data tentang nilai atau prestasi siswa, data mengenai
perkembangan siswa, data hasil
observasi atau pengamatan guru, peran serta dalam kegiatan home
visit, sangat diperlukan.
Dengan mengetahui tiga aspek (profesionalisme guru pembimbing,
dukungan kepala
sekolah, dan dukungan guru bidang studi), diharapkan dapat disusun
kerangka kerja yang
bermanfaat bagi manajemen BK di sekolah, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam sistem
pendidikan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi guru pembimbing (konselor), sebagai bahan masukan dalam usaha
meningkatkan prestasi
kerja dan layanan BK yang bermutu, demi perkembangan pribadi,
sosial, dan belajar siswa
secara optimal.
b. Bagi Kepala sekolah, sebagai masukan dalam usaha meningkatkan
perannya sebagai pimpinan
di sekolah, sehingga manajemen BK dapat dilaksanakan secara
profesional dan bermutu demi
tercapainya tujuan pendidikan.
c. Bagi guru bidang studi, sebagai masukan dalam rangka semakin
meningkatkan peransertanya
bagi upaya perkembangan prestasi siswa secara optimal sesuai dengan
bakat, minat, dan
potensi siswa.
d. Bagi orang tua atau masyarakat, sebagai masukan dalam rangka
sosialisasi manajemen BK,
sehingga orang tua siswa atau masyarakat dapat berperan secara
aktif mendukung kebijakan
sekolah dan memotivasi anak untuk memanfaatkan layanan BK secara maksimal.
